Contoh Surat Perjanjian Hutang Piutang

Diposting pada

Pendahuluan

Surat perjanjian hutang piutang merupakan dokumen yang digunakan untuk mengatur hubungan keuangan antara dua pihak, yaitu pemberi hutang dan penerima hutang. Dalam surat perjanjian ini, disepakati mengenai besarnya hutang, cara pembayaran, dan jangka waktu pelunasan.

Isi Surat Perjanjian Hutang Piutang

Isi dari surat perjanjian hutang piutang biasanya mencakup informasi mengenai identitas kedua belah pihak, besarnya hutang, jangka waktu pelunasan, bunga hutang (jika ada), serta syarat-syarat lain yang disepakati bersama.

Contoh Surat Perjanjian Hutang Piutang

Berikut adalah contoh surat perjanjian hutang piutang yang dapat digunakan sebagai referensi:

Surat Perjanjian Hutang Piutang

Pada hari ini, tanggal [tanggal], kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Pemberi Hutang:

Nama: [Nama Pemberi Hutang]

Alamat: [Alamat Pemberi Hutang]

Penerima Hutang:

Nama: [Nama Penerima Hutang]

Alamat: [Alamat Penerima Hutang]

1. Pemberi hutang menyatakan bahwa ia berhutang kepada penerima hutang sejumlah [besar hutang] (dalam kata-kata: [besar hutang dalam huruf]).

2. Besarnya hutang tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu [jangka waktu pelunasan] hari sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani.

3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka pemberi hutang wajib membayar bunga sebesar [persentase bunga] per bulan dari total hutang yang belum dilunasi.

4. Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Surat perjanjian ini ditandatangani di hadapan dua orang saksi pada tanggal yang tersebut di atas.

Pemberi Hutang,

(Tanda Tangan)

Penerima Hutang,

(Tanda Tangan)

Saksi 1,

Baca Juga:  cara mengeluarkan air dari telinga

(Tanda Tangan)

Saksi 2,

(Tanda Tangan)

Kesimpulan

Dengan adanya surat perjanjian hutang piutang, maka hubungan keuangan antara pemberi hutang dan penerima hutang dapat diatur dengan jelas dan transparan. Penting untuk memperhatikan isi surat perjanjian tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

Pos Terkait:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *